Pembaharuan data MDGs menjadi acuan menentukan kebijakan dalam program percepatan pencapaian target MDGs

Millennium Development Goals atau disingkat dalam bahasa Inggris MDGs) adalah Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Hakekatnya adalah mencapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015.  

Bidang Cipta karya mempunyai peran yang penting pada Salah satu tujuan MDGs yaitu memastikan kelestarian lingkungan hidup  Dengan target  Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak hingga tahun 2015. Semangat otonomi daerah telah melahirkan kebijakan pembangunan melalui urusan bersama antara pemerintah, pemerintah  daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pembaharuan data MDGs menjadi acuan menentukan kebijakan dalam program percepatan pencapaian target MDGs. Pembaharuan data dan keterpaduan program kegiatan tingkat pusat dan daerah menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan.

Pembangunan dengan sumber Dana DAK infrastruktur merupakan  sebagai salah satu upaya mendukung percepatan pencapaian target MDGs. Dalam pelaksanaanya masih terdapat berbagai kekurangan antara lain ketidak sesuaian kegiatan dengan petunjuk teknis, pelaksanaan yang tidak tepat sasaran dan tidak tepat waktu dan kurangnya kontribusi daerah dalam mengalokasikan dana pendamping serta masih rendahnya kualitas pelaporan dari segi kepatuhan dan ketepatan isi laporan.

Setelah pelatihan aplikasi emonitoring DAK 2013 diharapkan meningkatnya kapasitas daerah dalam menyampaikan laporan yang berkualitas untuk kegiatan keciptakaryaan yang didanai dengan DAK tahun anggaran 2013

Acara Workshop MDGs dan DAK dilaksanakan oleh satker Randal PIP Provinsi Sumatera Utara selama 2 hari tanggal 25 dan 26 Juni 2013 di Hotel Grand Kanaya Medan. Kegiatan ini mengundang  kepala Bappeda dan Petugas Emonitoring DAK di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Dalam Acara yang dibagi menjadi 2 kelas ini menghadirkan pemateri dari Bappeda Sumatera Utara, Badan Pusat Statistik Sumatera Utara dan Kasatker Sektor Kegiatan Cipta Karya di Provinsi Sumatera Utara pada kelas Workshop MDGs. Sedangkan pada kelas Workshop Emonitoring DAK menghadirkan PPK Randal Sumut, Kusriyadi, ST sebagai pemateri kebijakan pelaporan DAK, Instruktur aplikasi Emonitoring DAK 2013 dipimpin oleh Staf Subdit Data dan Informasi BPCK ahmad rohyadi.

Workshop ini ditutup oleh Sekretaris Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, Alfi Syahriza, ST, M.Eng. “Kepada peserta untuk dapat menerapkan ilmu yang didapat guna menghasilkan laporan DAK yang berkualitas”. (Salmarianto/Teza/Randal Sumut).